DPRD Medan Cabut Perda Penghambat Investasi - Sinar Sergai

Breaking

Space Iklan

Post Top Ad

7/29/2019

DPRD Medan Cabut Perda Penghambat Investasi



Medan, Sinarsergai.com - DPRD Medan mencabut Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Senin (29/7/2019).
Pencabutan itu dilakukan DPRD Medan melalui mekanisme rapat paripurna persetujuan rancangan Perda atau Ranperda Kota Medan tentang Pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan.

 Sebelum penandatanganan persetujuan dilakukan, rapat paripurna diawali dengan penyampaian laporan panitia Khusus (Pansus) serta pendapat seluruh fraksi di DPRD Medan.

Persetujuan ditandai dengan penandatanganan dan pengambilan keputusan yang dilakukan Ketua DPRD Henry Jhon Hutagalung dan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, disaksikan Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution, Sekda Wiriya Alrahman, para anggota DPRD beserta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Medan Sebagai informasi, pencabutan Perda Nomor 5 tahun 2016 merupakan amanat terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2017 melalui surat edaran Mendagri Nomor 500/323/SJ yang ditindaklanjuti Mendagri melalui surat edaran Nomor 500/323/SJ. 

Dalam poin ke dua surat edaran itu disebutkan,  Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diminta segera melakukan pencabutan peraturan daerah terkait dengan izin gangguan. Hal tersebut bertujuan agar tidak ada lagi pemungutan retribusi izin gangguan karena dinilai menghambat iklim investasi di daerah.

Melalui pencabutan Perda tersebut, Wali Kota berharap nantinya iklim investasi di Kota Medan dapat lebih meningkat. Dengan demikian, semakin banyak pula investor yang berinvestasi di Kota Medan dan berdampak dengan terbukanya lapangan kerja. 

Hal ini juga sekaligus bertujuan untuk menekan angka kemiskinan di Kota Medan dan bermuara pada kesejahteraan hidup masyarakat. Usai mengikuti Rapat Paripurna, Wali Kota kemudian melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Pemko Medan dengan Pimpinan DPRD Kota Medan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota Medan T.A 2019. 

Penandatangan tersebut dilakukan di Ruang Transit Gedung DPRD Medan sekaligus penyerahan KUA PPAS R-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2020.
Melalui R-APBD Tahun 2019 tersebut, Wali Kota berharap nantinya dapat semakin membangun dan memperbaiki infrastruktur Kota Medan secara berkelanjutan.

’’Dengan perubahan APBD T.A 2019 ini semoga mampu meningkatkan daya saing daerah, kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat sekaligus berfungsi sebagai stimulus pembangunan kota,’’ harapnya.(rik)

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad