Warga Protes Konsinyasi Proyek Bendungan Daerah Irigasi Serdang, SHM Dihargai Rendah - Sinar Sergai

Breaking

Post Top Ad




Post Top Ad



8/06/2019

Warga Protes Konsinyasi Proyek Bendungan Daerah Irigasi Serdang, SHM Dihargai Rendah

Proses Mediasi kasus ganti rugi pembebasan lahan Proyek Bendungan DI Serdang, di Mapolres Deli Serdang, Senin (5/6/2019) kemarin. (sinarsergai.com)


Deli Serdang, sinarsergai.com-Proyek Bendungan Daerah Irigasi (DI) Serdang di Kabupaten Deli Serdang yang sedang dikerjakan pihak Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih menuai masalah pembebasan lahan dengan sejumlah warga.

Bahkan warga ada yang protes terhadap Konsinyasi (uang titipan) ganti rugi pembebasan lahan yang dititipkan pihak kementrian PUPR di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, bahkan sejumlah warga seperti Halim dan Anto yang lahannya seluas 7 Hektar terkena proyek Bendungan DI Serdang ini terpaksa menggandeng kuasa hukum untuk melakukan protes terhadap haknya yang rencanannya akan di eksekusi.

Menurut Kuasa Hukum Ahmad Arpani,SH dan Rekan yang dijumpai wartawan, Selasa (6/8/2019) di kantornya di jalan Lubuk Pakam-Pantai Labu, pihaknya dan pihak terkait dengan proyek Bendungan DI Serdang dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sudah melakukan mediasi, Senin (5/8/2019) kemarin pagi di Mapolres Deli Serdang yang dipimpin Kabang Ops Polres Deli Serdang Kompol H. Delami Shaleh, SH, MM terkait konsinyasi yang berujung akan dilakukan kesekusi.

“Dalam mediasi tersebut belum ada ditentukan jadwal eksekusi lahan milik Halim dan Anto karena pihak Kepolisian selaku pengamanan masih mempelajari kasus tersebut, bahkan pihak klien kami sudah membuat laporan dugaan pemalsuan dokumen berupa tanda tangan milik klien kami Halim yang selama ini merasa tidak pernah diundang musyawarah terkait ganti rugi lahan untuk proyek Bendungan DI Serdag,” ujar Arpani.

“dua orang klien kami Halim dan Anto saat mediasi menyampaikan bahwa Halim tidak pernah diundang untuk Musyawarah masalah ganti rugi pembebasan lahan sedangkan Harta susanto pernah di undang musyawarah namun dia mengirim kuasa dan bukan masalah ganti rugi hanya masalah pembebasan lahan akan diganti uang saja, namun tiba-tiba saja mereka diundang untuk menghadiri sidang konsinyasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk ganti rugi yang nilai ganti ruginya sangat merugikan klien kami,” tegas Arpani.

Lokasi Proyek Bendungan DI Serdang di Wilayah Kecamatan Beringin, Pantai Labu dan Batang Kuis.(dok)

“Apa wajar harga tanah milik Halim dan Anto yang mempunyai SHM di Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin, dihargai Rp.241.984 per meter perseginya, sedangkan harga ganti rugi di desa Baru dihargai Rp.800 ribu lebih per meter perseginya meskipun suratnya hanya surat desa atau SK Camat, ini yang menjadi akar permasalahan protes Klien kami,” tandas Arpani kepada wartawan.

Lanjut Arpani lagi, bahwa kliennya Halim sudah membuat laporan polisi atas dugaan pemalsuan dokumen, dimana dalam musyawarah ada tanda tangan Halim yang sama sekali tidak pernah diundang untuk musyawarah masalah ganti rugi pembebasan lahan Proyek Bendungan DI Serdang.

“Klien kami hanya minta keadilan saja, soal nilai ganti rugia pembebasan lahan yang dia miliki bersama rekannya Anto, sebab mereka tidak pernah diundang musyawarah soal harga tanah untuk pembebasan lahan, kok tiba-tiba dipanggil sidang konsinyasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam seolah-olah menyetujui nilai ganti rugi lahan senilai Rp.241.984 per meter persegi, sidang tersebut kami hadiri, tapi kami keberatan sehingga akan dilakukan sidang kedua, ” tukas Arpani.

Menurut Arpani Klien kami baik Halim dan Anto tidak pernah menghambat Proyek Bendungan DI Serdang itu, apalagi proyek tersebut merupakan proyek untuk kepentingan pertanian di Deli Serdang yang akan mengairi area persawahan seluas 4 ribu hektar lebih, namun janganlah proyek senilai 243 milar anggaran APBN yang dikerjakan kementrian PUPR ini merugikan sejumlah warga.
“Hingga saat ini dari 209 pemilik tanah, yang sudah diganti rugi 159 yang belum 50, dan yang sedang konsinyasi ada 2 pihak Halim dan Harta susanto,” kata Arpani.

Hingga saat ini kami selaku kuasa hukum Halim dan Harta Susanto sudah melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, untuk Harta susanto nomor perkara 98.PDTG/2019 PNLBP, sementara nomor perkara Halim Nomor 95.PDTG/2019 PNBLP, dan sudah dilakukan sidang pertama dan sidang kedua tanggal 19 Agustus 2019. ( R-02 )


No comments:

Post a Comment

Post Top Ad